Beralih ke menu navigasi utama Beralih ke bagian utama Beralih ke bagian footer website

Political Bondage: Eksistensi Sumber Daya Alam dalam Mendesain Tatanan Politik Elektoral Berbiaya Tinggi di Indonesia

Abstrak

praktik ijon politik dalam perhelatan politik elektoral menjadi ancaman demokrasi yang sampai hari ini masih sangat relatif terbatas dikaji. Hal ini menjadikan minimnya celah bagaimana melihat fenomena pembiayaan politik elektoral yang tinggi dari sudut pandang politik SDA. Selama ini SDA selalu dipandang sebagai objek mati. Namun dalam studi politik SDA, objek tersebut merupakan objek yang tidak netral. Hadirnya sistem ijon politik yang menjadi bagian kecil dari bentuk politik transaksional di dalam ruang demokrasi informal sesungguhnya telah menjadi identitas dan ciri khas politik elektoral di Indonesia. Pada konteks ijon politik inilah kemudian pertukaran peran antara patron menjadi klien dan sebaliknya klien menjadi patron akan terus berulang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi library research. Peneliti mengumpulkan data melalui data sekunder yakni berbagai literatur relevan, mulai dari media, buku, jurnal, pemberitaan, data lembaga formal, dan data-data lainnya yang dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil menunjukkan bahwa praktik ijon politik masih sarat dan selalu di mewarnai politik elektoral di Indonesia. Praktik demokrasi informal ini berujung pada tingginya pembiayaan politik elektoral. Menariknya keterlibatan korporasi dalam pendanaan pemilihan umum di luar dana partai politik turut berimbas pada balas budi atas pengelolaan SDA. Terbangunnya praktik politik transaksional dalam ruang informal akan menciptakan tantangan bagi kualitas demokrasi. Lahirnya perilaku koruptif, lemeanya tatanan pemerintahan, politik dinasti-oligarkis, sampai pada melonjaknya pembiayaan politik elektoral.  Kesimpulannya ialah praktik ijon politik akan selalu tumbuh dalam ruang demokrasi informal. Perkelindanan sektor publik, elit, dengan swasta akan selalu bertukar peran sebagai patron dan klien sesuai dengan kondisi dan peta politik elektoral di lapangan.  

Kata Kunci

Ijon politik, SDA, politik elektoral, Patron-client

PDF (English)

Referensi

  1. Adnan, N., & Chhibber, P. (2016). Patronage, Sub-Contracted Governance, and the Limits of Electoral Coordination. Comparative Politics, 47(6), 453–460. https://www.jstor.org/stable/10.2307/26532717?seq=1&cid=pdf- reference#references_tab_contents
  2. Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015). Politik uang di Indonesia: patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014 (E. Aspinall & M. Sukmajati (eds.); 1 Januari). Research Centre for Politics and Government. https://polgov.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1667/2022/02/politik-uang-di-indonesia.pdf
  3. Ata, N. (2022). Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah?; Study Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang. Journal of Governance Innovation, 4, 65–83. https://doi.org/10.36636/jogiv.v4i1.1187
  4. Auty, R. M. (2005). Resource Abundance and Economic Development. Resource Abundance and Economic Development, 1–340. https://doi.org/10.1093/0199275785.001.0001
  5. Bawaslu. (2022). Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu Harap Semua Daerah Tetap Kondusif. Bawaslu RI. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/luncurkan-indeks-kerawanan-pemilu-2024-bawaslu-harap-semua-daerah-tetap-kondusif
  6. Billon, P. Le. (2019). The Political Ecology of War: Natural Resources and Armed Conflicts. 6298 (March). https://doi.org/10.1016/S0962-6298(01)00015-4
  7. Gelb, A. (1989). Oil Windfalls: Blessing or Curse. Oxford University Press. https://documents1.worldbank.org/curated/en/536401468771314677/pdf/296570paper.pdf
  8. Habibi, M. (2021). A regional head election ’ s political corruption and new styles of clientelism Korupsi politik pemilihan kepala daerah dan klientelisme gaya baru. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, 34(04), 417–430. https://doi.org/https://doi.org/10.20473/mkp.V34I42021.417-430
  9. Herdiansyah, H. (2018). Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam Terbarukan di Perbatasan dalam Pendekatan Ekologi Politik. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2). https://doi.org/10.18196/hi.72134
  10. Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat. Politicon?: Jurnal Ilmu Politik, 2(1), 72–85. https://doi.org/10.15575/politicon.v2i1.7513
  11. Kemendagri, P. (2018). Ini Faktor Penyebab Mahalnya Biaya Politik. Direktorat Jendral Polpum Kemendagri. https://polpum.kemendagri.go.id/ini-faktor-penyebab-mahalnya-biaya-politik/
  12. Kompas. (2019). Kemendagri: Paslon Bisa Keluarkan Dana Rp 25-30 Miliar Saat Pilkada. kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2019/12/03/05400011/kemendagri--paslon-bisa-keluarkan-dana-rp-25-30-miliar-saat-pilkada
  13. KontraS. (2018). Ijon Politik Pilkada Melanggengkan Krisis Sosial Ekologis. KontraS. https://kontras.org/2018/03/14/ijon-politik-pilkada-melanggengkan-krisis-sosial-ekologis/
  14. Kusche, I. (2014). Political clientelism and democracy: Clientelistic power and the internal differentiation of the political system. Acta Sociologica (United Kingdom), 57(3), 207–221. https://doi.org/10.1177/0001699313506721
  15. Medistiara, Y. (2020). Kutip Data Kemendagri, KPK Paparkan Biaya Calon Kepala Daerah Capai Rp 100 M”. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-5270765/kutip-data-kemendagri-kpk-paparkan-biaya-calon-kepala-daerah-capai-rp-100-m
  16. Mehlum, H., Moene, K., & Torvik, R. (2005). CURSED BY RESOURCES OR INSTITUTIONS?? Halvor Mehlum Karl Moene Department of Economics. 10.
  17. Near, W. M. C. and J. P. (1982). Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy. The Econzomic Journal, 92 (December 1982), 825-848 Printed, 92(368), 825–848.
  18. Ningrum, D. A. (2018). 5 Wilayah di Indonesia ini punya kekayaan alam melimpah, ada emas dan minyak. merdeka.com. https://www.merdeka.com/peristiwa/5-wilayah-di-indonesia-ini-punya-kekayaan-alam-melimpah-ada-emas-dan-minyak.html
  19. Paramesthi, A., & Dwiyanti, S. K. (2023). Wilayah Afrika Utara dan Barat Tenggara. Dewaruci: Jurnal Sejarah Dan Pengajarannya, 2(1), 2588–2593.
  20. Pransuamitra, P. A. (2023). Ini Deretan Negara yang Kena Kutukan SDA, Ada Indonesia Juga! CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/research/20230609081446-128-444409/ini-deretan-negara-yang-kena-kutukan-sda-ada-indonesia-juga
  21. Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1), 15–27.
  22. Prianto, B. (2016). Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, Dan Desentralisasi. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2). https://doi.org/10.26905/pjiap.v1i2.436
  23. Puskapol Universitas Indonesia. (2018). Mahalnya Ongkos Politik: Catatan Diskursus Pilkada Langsung. Puskapol UI. https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/mahalnya-ongkos-politik-catatan-diskursus-pilkada-langsung.html
  24. PWYP. (2020). Resources Curse, Korupsi dan Tata Kelola Sumberdaya Alam (Indeks Resourse Curse Daerah Kaya Sumberdaya Alam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia). PWYP Indonesia. https://pwypindonesia.org/id/resources-curse-korupsi-dan-tata-kelola-sumberdaya-alam-indeks-resourse-curse-daerah-kaya-sumberdaya-alam-sektor-pertambangan-mineral-dan-batubara-di-indonesia/
  25. Raco, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj
  26. Rahma, H., Fauzi, A., Juanda, B., & Widjojanto, B. (2021). Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 21(2), 148–163. https://doi.org/10.21002/jepi.v21i2.1358
  27. Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2020). Dinamika Peran Ngo Lingkungan Hidup Dalam Arena Politik Lokal Di Provinsi Jambi. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4(4). https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1468
  28. Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1), 169–180. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379
  29. Risal, S., Bajari, A. H., & Hergianasari, P. (2022). Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 135–148. https://doi.org/https://doi.org/10.31629/kemudi. v6i02.3948
  30. Ross, M. L. (2001). Trustees of Princeton University DOES OIL HINDER DEMOCRACY? Source: World Politics, 53(3), 325–361. http://www.jstor.org/stable/25054153%5Cnhttp://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp%5Cnhttp://www.jstor.org
  31. Sahroni, A., Freddy Prisanto, G., Febrina Ernungtyas, N., & Lintangdesi Afriani, A. (2019). “Politik Tanpa Mahar”: Semiotika Jargon Komuniaksi Partai Nasional Demokrat di Era Demokrasi Biaya Tinggi. Jurnal Semiotika, 13(2), 146–152. http://journal.ubm.ac.id/
  32. Setiawan, H. (2022). The Paradox of Plenty Challenges in Regional Development in Aceh After Two. Bestuurskunde:Journal of Governmental Studies, 2(1), 1–16(December 2021), 1–16.
  33. Setiawan, H., & Sa’diyah, K. (2021). The Strength of the Kinship Politics Network and Modalities of Pilar Saga in the 2020 South Tangerang Regional Head Election. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 1(2), 119–130. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.119-130
  34. Setiawan, H., & Widyana, M. R. (2022). High-Cost Democracy: Stimulus Ijon Politik dalam Pemilu Lokal di Region Kaya Sumber Daya Alam. Jurnal Adhyasta Pemilu, 5(1), 1–18. https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.90
  35. Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 05(1), 43–53. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389
  36. Tadjoeddin, M. Z. (2007). A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development. CRISE Working Paper, November 2007, 1–43.
  37. Tempo. (2019). Pengamat LIPI Ingatkan Politik Ijon Terkait Dana Kampanye Jokowi. Tempo.Com. https://pilpres.tempo.co/read/1201732/pengamat-lipi-ingatkan-politik-ijon-terkait-dana-kampanye-jokowi
  38. UGM. (2019). Biaya Politik di Indonesia Perlu Diturunkan. Ugm.ac.id. https://ugm.ac.id/id/berita/17847-biaya-politik-di-indonesia-perlu-diturunkan/
  39. Widianto, E. (2020). Ijon Politik lewat Tambang? Bupati Lumajang Upaya Perbaiki Tata Kelola. Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2020/06/30/ijon-politik-lewat-tambang-bupati-lumajang-upaya-perbaiki-tata-kelola/

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Metrik

Metrik sedang dimuat ...