Beralih ke menu navigasi utama Beralih ke bagian utama Beralih ke bagian footer website

The Women-Based Welfare (WBW): Penguatan Perempuan Berbasis Formulasi Government Expenditure di Kabupaten Gunungkidul DI Yogyakarta

Abstrak

Perempuan telah memainkan peranan penting di dalam pembangunan kesejahteraan melalui government expenditure. Ada kecenderungan wilayah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah identik dengan pembangunan yang tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan. Padahal secara nyata perempuan menjadi bagian dari unsur kesejahteraan itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data melalu berbagai literatur relevan baik di media online, media resmi, maupun literatur lainnya. Sementara itu peneliti dalam melakukan tahapan penelitian menggunakan konsepnya Creswell. Tahapan penelitian ini terdiri atas identifikasi masalah, penelusuran kepustakaan, maksud dan tujuan penelitian, pengumpulan data, analisa dan penafsiran data, serta pelaporan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan di Gunungkidul selaras dengan kondisi perempuan di dalam pembangunan penganggaran yang belum begitu kuat. Hal tersebut dapat dilacak dengan implikasi logis indikator pembangunan yang telah dijalankan di Gunungkidul. Misalnya dilihat dari tingkat kemiskinan yang tinggi, indeks pembangunan manusia yang lemah, indeks pembangunan gender yang tidak kuat, serta indeks pemberdayaan gender yang rendah telah menunjukkan bagaimana kesejahteraan itu rapuh dari dalam.  Hal ini juga relevan dengan anggaran pendapatan khususnya dari pajak retribusi yang juga lemah menjadi penguat bagaimana kesejahteraan itu masih menjadi persoalan sampai sekarang. Oleh karena itulah kunci utama di dalam memajukan pembangunan kesejahteraan di Gunungkidul ialah dengan menempatkan perempuan tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam membangun kesejahteraan inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci

kesetaraan gender, belanja publik, kesejahteraan berbasis perempuan

PDF (English)

Referensi

  1. Agustina, E., Rochaida, E., & Ulfah, Y. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen, 12(2), 192–217. https://doi.org/10.30872/jinv.v12i2.805
  2. Amalia, F. (2015). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Jurnal Organisasi & Manajemen, 11(1), 15–25. https://doi.org/10.33830/jom.v11i1.20.2015
  3. Aminus, R. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 9(1), 47–55. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v9i1.447
  4. Aprita, A. (2021, December 12). Kekerasan Perempuan dan Anak di Gunungkidul Meningkat, Ada 92 Kasus Dilaporkan Selama 2021. TribunJogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2021/12/12/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-gunungkidul-meningkat-ada-92-kasus-dilaporkan-selama-2021
  5. Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. (2017). Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 18(1), 77–91. https://doi.org/10.21002/jepi.2018.05
  6. Berrittella, M., & Provenzano, C. (2016). An Empirical Analysis of the Public Spending Decomposition on Organized Crime. Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM). https://www.jstor.org/stable/resrep01227
  7. Cameron, L. A., & Worswick, C. (2001). Education Expenditure Responses to Crop Loss in Indonesia: A Gender Bias. Economic Development and Cultural Change, 49(2), 351–363. https://doi.org/10.1086/452506
  8. Deswantoro, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010—2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 6(3), 187–210. https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256
  9. Hadiwijoyo, S. S., & Hergianasari, P. (2021). Analisis Implementasi Pro-Poor Budgeting Pemerintah Kota Salatiga di Masa Pendemi COVID-19 Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, 3(1), 69–85. https://doi.org/10.24843/JIWSP.2021.v03.i01.p06
  10. Hanum, N. H., Safuridar, & Gasani, D. (2020). Analisis Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Bidang Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang. Jurnal Samudra Ekonomika, 4(2), 181–190. https://doi.org/10.33059/jse.v4i2.2933
  11. Hardiningsih, P., Januarti, I., Maryono, M., & Srimindarti, C. (2020). Capital Expenditure Determinants in Central Java and East Java With Economic Growth As Moderating Variable. Media Ekonomi dan Manajemen, 35(1), 1–18. https://doi.org/10.24856/mem.v35i1.1183
  12. Hardiyanti, M. (2022). Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender. Yustitiabelen, 8(1), 41–58. https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i1.500
  13. Hasan, A. M., Anugrah, B., & Pratiwi, A. M. (2019). Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and a City. Jurnal Perempuan, 24(1), 27–42. https://doi.org/10.34309/jp.v24i1.308
  14. Indraswari. (2008). Perempuan, Kemiskinan dan Anggaran Pembangunan. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 252–269. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1571
  15. Izzhulhaq, R. R., & Trisnaningsih, S. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pro Poor Budgeting pada Program Kartu Indonesia Pintar terhadap Penerima Program Kartu Indonesia Pintar (Studi Kasus Mahasiswa S-1 Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Angkatan 2021). J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains), 7(2), 523–527. https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.444
  16. Jacobus, A. (2017). Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan dalam Merespon Kepentingan Perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 6(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/12951
  17. Jhamb, B., Mishra, Y., & Sinha, N. (2013). The Paradox of Gender Responsive Budgeting. Economic and Political Weekly, 48(20), 35–38. https://www.jstor.org/stable/23527366
  18. Kadri. (2020). Potret Kebijakan dan Implementasi Anggaran Responsif Gender di Pemerintah Provinsi NTB: Perspektif Komunikasi Organisasi. Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming, 14(1), 1–18. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i1.1991
  19. Kartiwi, Pitono, A., Arwanto, & Baidhowah, A. R. (2022). Inovasi dan Pembangunan Desa di Kabupaten Gunungkidul: Inklusivitas Kesejahteeraan dan Kesetaraan Gender. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 7(1), 59–81. https://doi.org/10.33701/j-3p.v7i1.2219
  20. Kasanah, H. T. E. & Fitriyah. (2021). Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Refleksi Kesadaran Gender Bupati Badingah (Periode 2010-2020). Journal of Politic and Government Studies, 10(3), 369–384. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31410
  21. Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2016). Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Journal of Governance and Public Policy, 3(3), 413–445. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0065
  22. Khoirudin, R. (2019). Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kecamatan Semin, Gunungkidul. Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1(2), 123–133. https://doi.org/10.29303/e-jep.v1i2.14
  23. Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. (2019). Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(6), 1390–1442. https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/46323
  24. Latief, F., & Mutiarin, D. (2016). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2014. Journal of Governance and Public Policy, 3(2), 245–262. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0058
  25. Mayer, S. E., Lopoo, L. M., & Groves, L. H. (2016). Government Spending and the Distribution of Economic Growth: Government Spending and Economic Growth. Southern Economic Journal, 83(2), 399–415. https://doi.org/10.1002/soej.12148
  26. Natalis, A. (2020). Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 15(1), 64–73. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205
  27. Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(2), 212–222. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034
  28. Nourmanita, N. A. (2016). Belanja Publik (Expenditure Assignment) Antara Masalah dan Efektivitas Anggaran Belanja. Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 31–48. https://doi.org/10.21831/jnp.v4i1.12613
  29. Padriyansyah. (2015). Analisis Penerapan dan Perkembangan Pro-Poor Budgeting di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2013. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 6(2), 20–31. https://doi.org/10.36982/jiegmk.v6i2.62
  30. Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Grasindo.
  31. Radar Jogja. (2022, January 17). Anggaran Pembangunan Sebesar Rp 24 M. Radar Jogja. https://radarjogja.jawapos.com/gunungkidul/65754621/anggaran-pembangunan-sebesar-rp-24-m
  32. Rahmadhany, A. F. (2019). The Synergity of the Government Budget (TAPD) Budget and the DPRD Budget Agency in the Process of the Preparation and Determination of the Budget Income and Revenue (APBD) in the Province of West Sulawesi. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 11(2), 109–122. https://doi.org/10.33701/jiapd.v11i2.743
  33. Rahmat, A. F., Rahmanto, F., Firmansyah, M. I., & Mutiarin, D. (2020). Spending Review Berbasis Performance-Based Budgeting (PBB) terhadap APBD Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 10(2), 186–208. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1676
  34. Stanislaus, S., Damayanti, R. A., & Syamsuddin, S. (2017). Pemaknaan Efisiensi Belanja Daerah dalam Interpretative Phenomenological Analysis: Sebuah Konstruksi atas Pemufakatan Para Agen. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3(2), 183–202. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.107
  35. Suprianto, A., & Mutiarin, D. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Journal of Governance and Public Policy, 4(1), 71–107. https://doi.org/10.18196/jgpp.4172
  36. Women Research Institute. (2022). FGD Anggaran Berkeadilan Gender di Gunungkidul. Women Research Institute.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Metrik

Metrik sedang dimuat ...