Belanja Pemerintah Daerah: Bagaimana Alokasi Belanja Publik yang Pro Poor Expenditure di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta?

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana belanja publik Pemerintah Daerah Kulon Progo merespons isu-isu kesejahteraan dengan pendekatan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Kondisi ini menjadi ironis karena daerah ini berada di bawah Pemerintah Daerah yang berstatus menerima otonomi khusus. Pengaturan ini berdampak pada pengucuran dana keistimewaan kepada Kulon Progo sehingga kapasitas fiskalnya menjadi besar. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan tahapan penelitian ini terdiri dari identifikasi masalah, penelusuran literatur, tujuan dan sasaran penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta pelaporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik Kulon Progo belum mampu membawa daerah ini keluar dari persoalan ketimpangan. Persoalan kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, tingginya tingkat pengangguran terbuka, bahkan rendahnya alokasi belanja publik untuk infrastruktur berdampak pada predikat dan citra Kulon Progo yang belum lepas dari persoalan tersebut. Selain itu, pada aspek belanja publik, terutama berdasarkan alokasi anggaran yang pro rakyat miskin, nyatanya belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat dari analisis data mengenai isu ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo yang belum teratasi dengan baik. Realitas ini dalam konteks Kulon Progo menarik untuk dikaji karena dengan kapasitas daya fiskal yang cukup besar belum tercermin dalam belanja publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.