Belanja Pemerintah Daerah: Bagaimana Alokasi Belanja Publik yang Pro Poor Expenditure di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta?
![](https://jurnalsetjen.kemendagri.go.id/public/journals/1/cover_issue_6_en_US.png)
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana belanja publik Pemerintah Daerah Kulon Progo merespons isu-isu kesejahteraan dengan pendekatan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di antara kabupaten/kota di D.I.Yogyakarta. Kondisi ini menjadi ironis karena daerah ini berada di bawah Pemerintah Daerah yang berstatus menerima otonomi khusus. Pengaturan ini berdampak pada pengucuran dana keistimewaan kepada Kulon Progo sehingga kapasitas fiskalnya menjadi besar. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan tahapan penelitian ini terdiri dari identifikasi masalah, penelusuran literatur, tujuan dan sasaran penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, serta pelaporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja publik Kulon Progo belum mampu membawa daerah ini keluar dari persoalan ketimpangan. Persoalan kemiskinan, rendahnya indeks pembangunan manusia, tingginya tingkat pengangguran terbuka, bahkan rendahnya alokasi belanja publik untuk infrastruktur berdampak pada predikat dan citra Kulon Progo yang belum lepas dari persoalan tersebut. Selain itu, pada aspek belanja publik, terutama berdasarkan alokasi anggaran yang pro rakyat miskin, nyatanya belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka. Hal ini dapat dilihat dari analisis data mengenai isu ketimpangan di Kabupaten Kulon Progo yang belum teratasi dengan baik. Realitas ini dalam konteks Kulon Progo menarik untuk dikaji karena dengan kapasitas daya fiskal yang cukup besar belum tercermin dalam belanja publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Kata Kunci
desentralisasi fiskal, belanja pemerintah, kapasitas fiskal, pembangunan kesejahteraan
Referensi
- Aulia, N. (2014). Hubungan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Economics Development Analysis Journal, 3(2), 327–336. https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3839
- Bakti, G. P., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Diponegoro Journal of Economics, 1(1), 198–204. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/392
- Bawimbang, P. M. I., Rorong, I. P., & Siwu, H. Dj. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 9(2), 523–531. https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33548
- Biswas, B. (2008). Decentralisation and Local Governance in Developing Countries: A Comparative Perspective. Social Change, 38(3), 541–546. https://doi.org/10.1177/004908570803800311
- Cashin, P. (1994). Government Spending, Taxes, and Economic Growth. IMF Working Papers, 94(92), 1–32. https://doi.org/10.5089/9781451951479.001
- DPRD Kabupaten Kulon Progo. (2022). Program Infrastruktur Kulon Progo Terhambat. DPRD Kabupaten Kulon Progo. https://dprd-kulonprogokab.go.id/detil/153/program-infrastruktur-kulon-progo-terhambat
- Fitriyanti, N. I., & Handayani, H. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016). Diponegoro Journal of Economics, 9(2), 79–90. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/article/view/31536
- Hapsah, M. A., & Mas’udi, W. (2012). Paradoks Desentralisasi dan Kesejahteraan: Kalimantan Timur Kaya Tapi Miskin. Jurnal Desentralisasi, 10(1), 17–38. https://doi.org/10.37378/jd.2012.1.17-38
- Hasanah, H., & Siregar, H. (2014). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah untuk Kesejahteraan Rakyat terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika Panel Data Tingkat Provinsi. Prosiding Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI XVII, 255–264.
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Asri Dwija Putri, I. G. A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 31(2), 401–413. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i02.p11
- Isufaj, M. (2014). Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 459–463. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.490
- JPNN.com. (2022, January 16). DPRD Kulon Progo Protes Karena Anggaran Infrastruktur Menurun Tahun Ini. JPNN.com. https://jogja.jpnn.com/bakul-sanggul/688/dprd-kulon-progo-protes-karena-anggaran-infrastruktur-menurun-tahun-ini
- Masdjojo, G. N., & Sukartono, S. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006–2008. Telaah Manajemen, 6(1), 32–50. https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe5/article/view/2070
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.
- Natalis, A. (2020). Urgensi Kebijakan Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Perempuan. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 15(1), 64–73. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23205
- Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 18(5), 1–18. https://doi.org/10.35794/jpekd.15781.19.2.2017
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021a, March 31). Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/8368/ringkasan-laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-rlppd-kabupaten-kulon-progo-tahun-anggaran-2020
- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. (2021b, August 24). Mendagri Apresiasi Realisasi Belanja APBD TA 2021 Kabupaten Kulon Progo. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/8549/mendagri-apresiasi-realisasi-belanja-apbd-ta-2021-kabupaten-kulon-progo
- Purnomo, S. D., Wijaya, M., & Setiawan, H. (2021). Infrastruktur dan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Majalah Imiah Manajemen dan Bisnis, 18(1), 10–19. https://mimb-unwiku.com/index.php/mimb/article/view/116
- Putri, S. C. (2022, August 9). Tingkat Pengangguran di Kulon Progo Menurun, Disnakertrans: Adanya Faktor Penempatan Tenaga Kerja. TribunJogja.com. https://jogja.tribunnews.com/2022/08/09/tingkat-pengangguran-di-kulon-progo-menurun-disnakertrans-adanya-faktor-penempatan-tenaga-kerja
- Raco, J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Grasindo.
- Rambe, S. S. U., & Iskandar, D. A. (2021). Peran Belanja Modal pada Infrastruktur Jalan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sleman. Jurnal Riset Pembangunan: Media Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan Daerah, 3(2), 88–96. https://doi.org/10.36087/jrp.v3i2.78
- Raza, H., Fahmi, F., & Meutia, R. (2018). Difference Analysis of the Autonomy of Extended Regencies in Aceh Province Indonesia. In Emerald Reach Proceedings Series (Vol. 1, pp. 53–61). Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00093
- Razak, A. H. (2022, April 7). Pembangunan Infrastruktur 2022 untuk Pemerataan Kualitas Sarpras di Sleman. Harian Jogja. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/04/07/512/1098768/pembangunan-infrastruktur-2022-untuk-pemerataan-kualitas-sarpras-di-sleman
- Sangkaen, D., Masinambow, V. A. J., & Engka, D. S. M. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 19(6), 17–33. https://doi.org/10.35794/jpekd.19772.19.6.2018
- Setiawan, H. (2022). The Paradox of Plenty Challenges in Regional Development in Aceh After Two Decades of Special Autonomy. Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.1-16
- Setiawan, H., & Widyana, M. R. (2021). Rethinking Patterns Development of Aceh’s Socio-Economic Welfare After Two Decades of Implementing Asymmetric Autonomy “Special Autonomy.” Journal of Government and Political Issues, 2(1), 8–21. https://doi.org/10.53341/jgpi.v2i1.27
- Siregar, O. K., & Ramadhan, P. A. (2020). Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik, 10(1), 88–100. https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/793
- Syamsuri TN, Mhd. R., & Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Info Artha, 2(1), 11–28. https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.235
- Toporowski, J. (2020). The Financial Instability Hypothesis. In J. Toporowski, Credit and Crisis from Marx to Minsky (pp. 150–158). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788972154.00022
- Widiastuti, N. K. (2013). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2(5), 292–311. https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/5217
- Yao, G. (2007). Fiscal Decentralization and Poverty Reduction Outcomes: Theory and Evidence [Dissertation, Georgia State University]. https://doi.org/10.57709/1061443
- Yusri, A. (2022). Does Government Expenditure Affect Poverty, Health, and Education? Evidence from Aceh, Indonesia. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 6(1), 1–20. https://doi.org/10.36574/jpp.v6i1.249
- Zakariya, A. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pembangunan dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 4(2). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3108