Beralih ke menu navigasi utama Beralih ke bagian utama Beralih ke bagian footer website

Fenomena Lingkaran Setan Mega Korupsi Menjelang Pemilihan Umum di Indonesia: Dampaknya terhadap Kualitas Layanan dan Regulasi Pemerintahan Terpilih

Abstrak

Volume penindakan kasus korupsi di Indonesia selalu mencapai rekor tertinggi pada satu tahun menjelang penyelenggaraan pemilihan umum, bahkan juga selalu diiring dengan munculnya fenomena Mega Korupsi Nasional. Biaya logistik pemilihan umum yang tinggi menjadi pemantik munculnya fenomena korupsi disepanjang sejarah penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena korupsi hingga mega korupsi menjelang pemilihan umum pasca Indonesia menganut sistem pemilihan terbuka; menganalisis dan memproyeksikan persepsi publik nasional dan internasional terhadap fenomena peningkatan kasus korupsi menjelang pemilihan umum di Indonesia; menganalisis biaya logistik pemilihan umum di Indonesia; menganalisis dampak korupsi dan proyeksi terjadinya shock peningkatan korupsi terhadap kualitas pelayanan dan regulasi pemerintah di Indonesia; serta menganalisis dampak korupsi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan diantaranya metode eksploratif data, metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), metode Vector Error Correction Model (VECM), metode analisis Panel Data, dan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Demokrasi di Indonesia masih sangat kental diikuti oleh fenomena korupsi dan mega korupsi baik di tingkat pusat (eksekutif dan legislatif) maupun di tingkat daerah (pemilihan kepala daerah); (2) Pola munculnya kasus korupsi dan mega korupsi menjelang pemilihan umum diperkirakan akan terus berlanjut pada pemilihan umum 2024 dan 2029. Persepsi korupsi Indonesia akan memburuk baik di level nasional maupun internasional; (3) Biaya logistik pemilihan umum yang tinggi dan rendahnya transparansi anggaran pemilihan umum partai politik menjadi penyebab utama munculnya korupsi politik; (4) Korupsi politik akan menghasilkan kualitas pelayanan dan regulasi pemerintah yang buruk. Dampak shock terjadinya korupsi menjelang pemilihan umum terhadap kualitas pemerintahan akan dirasakan hingga lebih dari dua puluh tahun mendatang; (5) Korupsi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, yang tergambar dari peningkatan inflasi dan penurunan GDP percapita. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya reformasi proses pemilihan umum serta sistem penindakan korupsi di Indonesia. Jika tidak dimitigasi, fenomena korupsi menjelang Pemilihan Umum akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang buruk, yang akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci

Pemilihan Umum, Mega Korupsi, Transformasi Sistem Pemilihan Umum, Transformasi Sistem Penindakan Korupsi

PDF (English)

Referensi

  1. Abdussamad, G., Ergina, F., and Sulastri. (2023). Korupsi politik terlahir dari sistem pemilihan umum menggunakan sistem proporsional terbuka di Indonesia. Jurnal Wasaka Hukum, 11 (1), (pp. 62-77). https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/86/83.
  2. Ackerman, S. (2004). The Challenge of Poop Governance and Corruption. Law and Political Science: Yale University. https://copenhagenconsensus.com/sites/default/files/imported/cp-corruptionfinished.pdf.
  3. Akinbode, S., Olabisi, J., Adegbite, R., Aderemi, T., and Alawode, A. (2020). Corruption, government effectiveness and human development in sub-saharan africa. Journal for the Advancement of Developing Economies, 9(1), (pp. 16-34). https://doi.org/10.32873/unl.dc.jade912.
  4. Al-Faryan, M. and Shil, N. (2023). Governance as an interplay between corruption and policy: Conceptualizing from a National Perspective. MDPI Journal of Economies, 11(65), (pp. 1-18). https://doi.org/10.3390/economies11020065.
  5. Amick, J., Bukovansky, M., and Liu, A.H. (2022). Presidential electoral cycles and corruption charges. Journal of East Asian Studies, 22(3), (pp. 281-307). https://doi.org/10.1017/jea.2022.9.
  6. Anindarini, G., Saputra, R., Mary, S.R., et al. (2021). Eksaminasi Putusan Pidana Korupsi dalam Perkara PLTU Riau-1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://icw.or.id/Z4bA.
  7. Azwar. and Subekan, A. (2022). Does democracy reduce corruption in Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25(3), (pp. 195-208). https://doi.org/10.22146/jsp.56886.
  8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP]. (2023). BPKP selesai hitung kerugian negara kasus BTS BAKTI kominfo. Siaran pers. Tersedia pada: https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/SP.013%20BPKP%20Selesai%20Hitung%20Kerugian%20Keuangan%20Negara%20Kasus%20BTS%20BAKTI%20Kominfo.pdf
  9. Blechinger, V. (2002). Corruption and Political Parties. Management Systems International. USAID. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACT879.pdf.
  10. Botchway, T.P. (2018). Civil society and the consolidation of democracy in ghana’s fourth republic. Cogent Social Sciences, 4(1), 1452840. https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1452840.
  11. Budiman, M. (2020). Pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara pada saat pemilu/pilkada. Jurnal LITIGASI (e-journal), 21(2), (pp. 199-219). http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/54473.
  12. Chen, L. and Aklikokou, A. (2019). Relating e-government development to government effectiveness and control of corruption: a cluster analysis. Journal of Chinese Governance, 6(1), (pp. 1-17). https://doi.org/10.1080/23812346.2019.1698693.
  13. Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., Wijayanti, A. (2019). Benturan kepentingan pada pendanaan pilkada. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(1), (pp. 181-188). https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.391.
  14. Damarjati, D. (2017). Melihat nominal dana kampanye yang dipakai 3 calon di pilgub DKI. Berita online detiknews. Tersedia pada: https://news.detik.com/berita/d-3420619/melihat-nominal-dana-kampanye-yang-dipakai-3-calon-di-pilgub-dki/3.
  15. Diamond, L. (2002). Thinking about hybrid regimes. Journal of Democracy 13, (pp. 21–35). https://doi.org/10.1353/jod.2002.0025.
  16. Donovan, T., and Brantor, R.P. (2012). Electoral Competition and Political Corruption. Review of International Political Economy. https://thedocs.worldbank.org/en/doc/854131528721148886-0050022018/original/CompetitionandCorruption18012018.pdf.
  17. Faqi, A.F., Hasrul, M., Amaliyah, A., et al. (2023). Student perceptions as beginner voters against the normalization of money politics in general elections. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 9(1), (pp. 17-30). https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.981.
  18. Farzanegan, M. and Witthuhn, S. (2017). Corruption and political stability: does the youth bulge matter?. European Journal of Political Economy, 49, (pp. 47-70). https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.12.007.
  19. Fredriksson, P. and Svensson, J. (2002). Political instability, corruption and policy formation: the case of environmental policy. Journal of Public Ecoonomics, 87(7), (pp. 1383-1405). https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00036-1.
  20. Guritno, T. & Setuningsih, N. (2023). Sandiaga uno mengaku habiskan hampir Rp 1 triliun untuk kampanye pilpres 2019. Berita online kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2023/04/28/19031331/sandiaga-uno-mengaku-keluarkan-hampir-rp-1-triliun-untuk-biaya-kampanye
  21. Habibi, M. and Nurmandi, A. (2021). Electoral manipulations and fraud political contestation: the case of regional head election. Indonesia Political Science Review, 6(3), (pp. 360-374). https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.23447.
  22. Haman, M. (2019). The colombian anti-corruption referendum: why it failed?. Colombia Internacional (100), (pp. 175-199). https://doi.org/10.7440/colombiaint100.2019.08.
  23. Handoyo, S. and Fitriyah, F. (2018). Control of corruption, regulatory quality, political stability and environmental sustainability: a cross-national analysis. Journal of Accounting Auditing and Business, 1(2), (pp. 28-38). https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18344.
  24. Hayati, M. and Rico, R. (2020). Korelasi pilkada langsung dan korupsi di indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), (pp. 102-114). http://dx.doi.org/10.52947/morality.v6i2.174.
  25. Humas Polri. (2020). Polri paparkan kronologi awal kasus korupsi PT. TPPI. Press release. https://humas.polri.go.id/2020/01/30/polri-paparkan-kronologi-awal-kasus-korupsi-pt-tppi/
  26. Ibadurrahman, I. (2022). Implementasi dan dampak politik transaksional (mahar politik) dalam pilkada terhadap pembangunan di daerah. Lex Renaissance, 6(4), (pp. 770–780). https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art9.
  27. Indonesia Corruption Watch [ICW]. (2011). Uang haram partai politik. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://icw.or.id/xWg
  28. Indonesia Corruption Watch [ICW]. (2018). Outlook Korupsi Politik 2018: Ancaman Korupsi di Balik Pemily 2018 dan 2019. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://icw.or.id/4JD
  29. Indonesia Corruption Watch [ICW]. (2022). Kemunduran Demokrasi dan Runtuhnya Agenda Antikorupsi: Refleksi dan Tantangan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://icw.or.id/Zx4w
  30. Indonesia Corruption Watch [ICW]. (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://icw.or.id/RGX.
  31. Indonesia Corruption Watch [ICW]. (2023). Komisi pemilihan umum republik indonesia harus segera umumkan status mantan terpidana korupsi dalam daftar calon sementara bakal calon legislatif. Press release. https://icw.or.id/ZYT4.
  32. Indonesia Corruption Watch [ICW]. (2023). Menyoal korupsi elektoral yang ganas menggerogoti pemilu Indonesia. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://icw.or.id/ZspL
  33. Johnson, J.W. (2015). Presidential elections and corruption perceptions in latin america. Journal of Politics in Latin America, 7(1), (pp. 111-142). http://nbn-resolving.org/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:gbv:18-4-8231.
  34. Indonesia’s Corruption Eradication Commission (KPK). (2023) Statistik Penindakan Korupsi 2004-2022 [Internet] [diunduh 2023 Agustus 28]. https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan.
  35. Kutlu, L. and Mau, X. (2023). The effect of corruption control onefficiency spillovers. Journal of Institutional Economics, 19(4), (pp. 564-578). https://doi.org/10.1017/S1744137423000061.
  36. Laode, M.S., and Faisal. (2019). Addressing the root of political corruption in Indonesia. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5(2), (pp. 191-198). https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.487.
  37. Levitsky, S., and Way, L.A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511781353.
  38. Lustrilanang, P. and Suwarno. (2022). The role of control of corruption and quality of governance in ASEAN: evidence from DOLS and FMOLS test. Cogen Busigenss & Management 10(1), (pp. 1-17). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2154060.
  39. Martin, S., Mcclean, C., and Strom, K. (2023). Legislative resources, corruption, and incumbency. British Journal of Political Science, 2023, (pp. 1-10). https://doi.org/10.1017/S0007123423000108.
  40. Masyukrilla E (2023). Biaya politik tinggi pemicu korupsi. Online riset. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/13/biaya-politik-tinggi-pemicu-korupsi.
  41. Mirzazadeh, I. (2022). The nexus between corruption and the rule of law. The Rule of law, Legal Reform and International Organizations. Stockholm University: Sweden. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3962744.
  42. Muhtadi, B. (2019). Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery. Palgrave macmillan: Springer Nature Singapore. https://core.ac.uk/reader/334589990.
  43. Ojeka, S., Adegboye, A., Adegboye, K., Umukoro, O., Dahunsi, O., and Ozordi, E. (2019). Corruption perception, institutional quality and performance of listed companies in Nigeria. Heliyon Journal, 5, (pp. 1-10). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02569.
  44. Paskarina, C. (2018). Korupsi politik dalam kompetisi elektoral. Prisma-Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi, 37(3), (pp. 37-50). https://www.researchgate.net/publication/355357013_Korupsi_Politik_dalam_Kompetisi_Elektoral
  45. Perludem. (2021). Political Party Finance Reform in Southeast-Asia. Jakarta: Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi. https://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7651
  46. Purnamasari, D.D. (2023). Mahfud MD: Bea cukai mulai penyidikan kasus impor emas Rp189 triliun. Berita online kompas.id. Tersedia pada: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/01/mahfud-md-bea-cukai-sidik-kasus-impor-emas-rp-189-triliun
  47. Quah, J. (2009). Governance and corruption: exploring the connection. American Journal of Chinese Studies, 16(2), (pp. 119-135). https://www.jstor.org/stable/44288906.
  48. Quah, J.S.T. (2022), Leadership and culture in combating corruption: a comparative analysis. Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal, 25(2), (pp. 193-207). https://doi.org/10.1108/PAP-05-2022-0043
  49. Riewanto, A. (2020). Korelasi dinasti pilkada serentak dengan korupsi daerah dan upaya pencegahannya dalam perspektif hukum tata negara responsif. Jurnal Keadilan Pemilu, 1, (pp. 63-75). https://doi.org/10.55108/jkp.v1i1.155.
  50. Rubasundram, G., Rasiah, R. (2019). Corruption and good governance: an analysis of ASEAN’s e-governance experience. Journal of Southeast Asian Economies, 36(1), (pp. 57-70). https://www.jstor.org/stable/26664253.
  51. Rudi, A. (2017). Sandiaga habiskan Rp 108 miliar selama pilkada DKI. Berita online kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/18/19293641/sandiaga.habiskan.rp.108.miliar.selama.pilkada.dki
  52. Rumesten, I. (2014). Korelasi perilaku korupsi kepala daerah dengan pilkada langsung. Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 14(2), (pp. 350-358). http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.302.
  53. Satria, H. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(2), (pp. 169-186). https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660
  54. Shabbir, G., Anwar, M., and Adil, S. (2016). Corruption, political stability, and economic growth. Journal of Pakistan Institute of Development Economics, 55(4), (pp. 689-702). https://www.jstor.org/stable/44986010.
  55. Sjafrina, A., Anggraeni, D., Primayogha, E., et al. (2021). Korupsi Pengadaan Paket Sembako. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. https://icw.or.id/6J5
  56. Tarling, N. (2005). Corruption and Good Governance in Asia. Routledge Studies in The Modern History of Asia. London and New York. http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/GOOD%20GOVERNANCE%20Corruption%20and%20good%20governance%20in%20Asia.pdf.
  57. Taylor, I., Ullah, M., Koul, S., and Ulloa, M. (2022). Evaluating the impact of institutional improvement on control of corruption- a system dynamics approach. MDPI, 10(64), (pp. 2-26). https://doi.org/10.3390/systems10030064.
  58. Triantoro et al. (2022). Corruption, violence, and the rule of law affecting regulatory control: forecast evaluation. HSE Economic Journal, 26(1), (pp. 145-164). https://oarep.usim.edu.my/jspui/handle/123456789/18198.
  59. Transparency Internasional. (2004). Political parties are most corrup institution worlwide according global corruption barometer 2004. Press release. https://www.transparency.org/en/press/political-parties-are-most-corrupt-institution-worldwide-according-to-ti-gl.
  60. Transparency Internasional. (2023). Corruption Perception Indeks [Internet] [diunduh 2022 Agustus 28]. https://www.transparency.org/en/cpi/2021.
  61. Turmudi, E. (2022). Democracy, political parties and corruption in Indonesia. Journal European Modern Studies, 6(4), (pp. 68-83). https://journal-ems.com/index.php/emsj/article/view/577/532.
  62. UKaid. (2015). Why Corruption Matters: Understanding Causes Effect and How to Address Them. Department for Internasional Development: UKaid. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406346/corruption-evidence-paper-why-corruption-matters.pdf.
  63. Walecki, M. (2006). Political Parties and Political Corruption. OSCE ODIHR Democratic Governance and Participation in Public Affairs: Transparency International. https://transparencyschool.org/wp-content/uploads/Marcin-Walecki_Political-Parties-and-Corruption.pdf.
  64. Ward, G. (2021). Happiness and Voting: Evidence from Four Decades of Elections in Europe. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. https://doi.org/10.1111/ajps.12492.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Metrik

Metrik sedang dimuat ...