Politik Belanja Daerah Hadapi Fase Awal Pandemi: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia

Abstrak

Fase awal pandemi COVID-19 menjadi masa kritis bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan realisasi belanja daerah. Sejumlah peraturan yang terbit sebagai panduan pelaksanaan realokasi anggaran dan refocusing program nyatanya tidak berjalan dengan efektif. Sebagian besar daerah masih menghadapi persoalan klasik yakni kesulitan untuk melakukan realisasi belanja daerah. Padahal, penanggulangan dampak pandemi sejatinya membutuhkan kerja yang extraordinary dan sense of crisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkombinasikan studi pustaka dan analisis spasial. Faktor determinan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan realokasi anggaran, refocusing program, dan realisasi belanja daerah adalah penerapan sanksi administratif kepada Pemerintah Daerah yang bekerja tidak sesuai target. Kinerja Pemerintah Daerah yang melempem disebabkan oleh hambatan birokrasi,  keterbatasan pengetahuan akan regulasi, serta kekhawatiran akan pengenaan sanksi jika salah dalam mengambil keputusan. Data menunjukan dari 34 Provinsi, hanya 4 provinsi yang mampu menjalankan realisasi APBD dan belanja penanggulangan dampak COVID-19 di atas 80%. Pada akhirnya, politik belanja daerah di Indonesia berkutat pada dua kata kunci, yakni daya tekan dan kemauan politik untuk berubah.