Beralih ke menu navigasi utama Beralih ke bagian utama Beralih ke bagian footer website

Vol 2 No 2 (2022)
Two Decades of Dynamics of the Implementation of Special Autonomy for Papua and Aceh

Artikel

Paradigma Otonomi Khusus dan Integrasi Nasional di Papua

https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.2.159-172

Diterbitkan 2022-11-08

  • Ester Yambeyapdi

Ester Yambeyapdi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cenderawasih, Jayapura

Abstrak

Masa pemerintahan Orde Baru telah memberi pengalaman berharga bagi bangsa karena praktek otoritarianistik dan sentralistik. Kebenaran sejarah Indonesia pada masa Orde Baru merupakan suatu bentuk anomali kebenaran sejarah, karena kebenaran, fakta sejarah ditentukan oleh konsensus versi penguasa (otoritas hegemoni). Sejarah integrasi nasional Papua ketika Orde Baru dan Otonomi Khusus (juga) merupakan anomali dalam lintasan sejarah membangsa Indonesia. Rekonsiliasi dengan kelampauan Papua merupakan jembatan yang menghubungkan orang Papua pada masa depan yang cerah. Otonomi Khusus (otsus) Papua pada dasarnya adalah sebuah proses membangsa untuk membenahi diri dan jalan bagi tujuan mewujudkan cita-cita proklamasi. Keberpihakan terhadap kebutuhan dasar manusia, sesuai cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945, memungkinkan orang Papua berdamai dengan masa lalunya. Penelitian ini merupakan kajian historis yang bertujuan untuk menganalisis persoalan integrasi nasional yang nampak di beberapa wilayah Papua belum terselesaikan ketika 20 tahun Otonomi Khusus Papua atau untuk mendeskripsikan paradigma Otonomi Khusus dan persoalan integrasi nasional Papua merupakan anomali atau kebenaran dalam kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa lalu orang Papua (ketika Rezim Orde Baru) mempengaruhi integrasi nasional orang Papua pada masa Otonomi Khusus.

Kata Kunci

paradigm, national integration, New Order, special autonomy

PDF (English)

Referensi

  1. Akhmad. (2005). Amber dan Komin: Studi Perubahan Ekonomi di Papua. Bigraf Publishing.
  2. Arsip Nasional Republik Indonesia. (1981). Lembaran Berita Sejarah Lisan. Arsip Nasional Republik Indonesia.
  3. Bahar, S., & Tangdiling, A. B. (Eds.). (1996). Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi. Ghalia Indonesia.
  4. Belau, A. (2016, July 27). Refleksi 18 Tahun HUT Aliansi Mahasiswa Papua. Suarapapua.com. https://suarapapua.com/2016/07/27/refleksi-18-tahun-hut-aliansi-mahasiswa-papua/
  5. Bhakti, I. N. (1996). Tinjauan Empiris Integrasi Nasional Irian Jaya: Aspek Internasional. In Integrasi Nasional: Teori, Masalah, dan Strategi. Ghalia Indonesia.
  6. Bhakti, I. N., & Pigay, N. (2012). Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua: Supenkah? Jurnal Penelitian Politik, 9(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.443
  7. Budiatri, A. P. (2017). Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru. Jurnal Penelitian Politik, 14(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v14i1.712
  8. Djopari, J. R. G. (1993). Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka. Gramedia Widiasarana Indonesia.
  9. Elisabeth, A. (2006). Dimensi Internasional Kasus Papua. Jurnal Penelitian Politik, 3(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.422
  10. Elisabeth, A. (2012). Perdamaian dan Pembangunan Papua: Problematika Politik atau Ekonomi? Jurnal Penelitian Politik, 9(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.444
  11. Garnaut, R. (1979). Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya: Integrasi ke Dalam Kawasan Indonesia dan Pembangunan Ekonomi. Gramedia.
  12. Garraghan, G. J. (1957). A Guide to Historical Method (J. Delanglez, Ed.). Fordham UP.
  13. Gau, S. (2014). Selayang Pandang Diaspora Buton di Papua: Antara Ruang dan Bahasa. Telaga Bahasa: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan, 2(1), 1–12. https://doi.org/10.36843/tb.v2i1.9
  14. Gottschalk, L. (1986). Mengerti Sejarah (R. P. N. Notosusanto, Trans.). UI Press.
  15. Hendrowinoto, N. K. S. (1998). Acub Zainal, I Love the Army. Pustaka Sinar Harapan.
  16. Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.
  17. Lakatos, I. (1976). Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In S. G. Harding (Ed.), Can Theories be Refuted? (pp. 205–259). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-1863-0_14
  18. Leirissa, R. Z., Ohorella, G. A., Haryono, P. S., & Wasith, M. (1992). Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/14102
  19. Majelis Rakyat Papua. (2013). Implementasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Pengalaman Empirik Orang Asli Papua: Laporan Hasil Evaluasi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Majelis Rakyat Papua.
  20. Majelis Rakyat Papua. (2020). Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua Selama 20 Tahun Terakhir dalam Berbagai Bidang Kehidupan.
  21. Mashad, D., & Bhakti, I. N. (1999). Berbagai Faktor Separatisme di Irian Jaya. In Indonesia di Ambang Perpecahan? Kasus Aceh, Riau, Irian Jaya, dan Timor Timur. Penerbit Erlangga.
  22. Meteray, B. (2012). Nasionalisme Ganda Orang Papua. Kompas Media Nusantara.
  23. Pekey, F. (2018). Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik dan Resolusi di Bumi Cenderawasih. Penerbit Buku Kompas.
  24. Penggu, S. (2002). Papua Berdarah. AMP Internasional.
  25. Popper, K. R. (1959). The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson.
  26. Rianda, B., Djemat, Y. O., & Rahmat, A. N. (2017). Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Dukungan Republik Vanuatu atas Kemerdekaan Papua Barat Tahun 2015-2016. Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 02(01), 82–113. https://doi.org/10.36859/jdg.v2i01.33
  27. Singarimbun, M., & Effendi, S. (Eds.). (1983). Metode Penelitian Survei. LP3ES.
  28. Sjamsuddin, N. (1989). Integrasi Politik di Indonesia. Gramedia.
  29. Solossa, J. P. (2005). Otonomi Khusus: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di dalam NKRI. Pustaka Sinar Harapan.
  30. Sumule, A. (Ed.). (2003). Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua. Gramedia Pustaka Utama.
  31. Tebay, N. (2009). Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua. Sekretariat Keadilan dan Perdamaian, Keuskupan Jayapura.
  32. Widjojo, M. S., & Budiatri, A. P. (2012). UU Otonomi Khusus bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik. Jurnal Penelitian Politik, 9(1). https://doi.org/10.14203/jpp.v9i1.449
  33. Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Al Rahab, A., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2009). Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  34. Yambeyapdi, E. (2016). Ten Years of Papua Integration With the Republic of Indonesia From 1963 to 1973. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 10(9), 39–45.
  35. Yambeyapdi, E. (2018). Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif. IHiS (Indonesian Historical Studies), 2(2), 89–95. https://doi.org/10.14710/ihis.v2i2.3749
  36. Zuhdi, S. (2018). Kesultanan Bacan, Ingatan Kolektif, dan Rekonstruksi Sejarah Kontemporer Indonesia. In R. S. Hidayat (Ed.), Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Metrik

Metrik sedang dimuat ...