Lihat Vol 6 No 2 (2026): Restructuring Mass Organizations: Between Freedom of Association and Public Order
  • DOI 10.53013/
  • Diterbitkan 2026-10-22
  • Artikel 5
Arsip · Vol 6 No 2 (2026)

Restructuring Mass Organizations: Between Freedom of Association and Public Order

Artikel

89-100

Reformasi Regulasi Pembubaran Ormas di Indonesia: Menyeimbangkan Ketertiban Umum dan Hak Berserikat Balancing Public Order and the Right to Association

Indonesia has experienced a significant shift in legal politics regarding mass organization disbandment regulation. From a regulatory regime in which due process was strictly regulated to protect the right to association, to one in which…
PDF (Inggris)
101-114

A MENILAI ULANG KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR ORMAS BERBASIS ANGGOTA

Latar Belakang : Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan pilar penting dalam demokrasi Indonesia, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengontrol kekuasaan negara. Namun dalam praktiknya, pengelolaan ormas menghadapi tumpang…
PDF (Inggris)
115-127

Sustainable Governance Strategies forCivil Society Organizations in Indonesia: Navigating Institutional Challenges and Democratic Resilience

Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat pembangunan sosial dan proses demokrasi, namun tata kelolanya masih menghadapi berbagai tantangan yang membatasi efektivitasnya. Penelitian ini…
PDF (Inggris)
129-143

Balancing Freedom and Order: Civil Society Organization Governance, Policy Communication, and the Investment Climate in Indonesia

Civil Society Organization (CSO) governance in Indonesia stands at the intersection of protecting democratic freedoms and maintaining public order to foster a favorable investment climate. Although various regulations have been enacted,…
PDF (Inggris)
145-159

The Reorientation Of Ormas Policy And Governance As A Forum For People's Political Participation A. Legal Framework for the Management of Mass Organisations in Indonesia B. Mass Organisations as Representatives of Public Political Participation C. Reorientation of Policies Facilitating the Role of Mass Organisations

Artikel ini mengkaji dinamika kebijakan hukum bagi organisasi sosial massa (Ormas) di Indonesia, yang telah mengalami pergeseran paradigma dari instrumen represif menjadi model fasilitatif. Peraturan perundang-undangan sebelumnya yang…
PDF (Inggris)