The Reorientation Of Ormas Policy And Governance As A Forum For People's Political Participation

Artikel ini mengkaji dinamika kebijakan hukum bagi organisasi sosial massa (Ormas) di Indonesia, yang telah mengalami pergeseran paradigma dari instrumen represif menjadi model fasilitatif. Peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur ormas cenderung berfungsi sebagai alat kontrol negara untuk membatasi kebebasan masyarakat sipil dan melemahkan kebebasan berserikat, seringkali dengan alasan stabilitas politik dan keamanan. Perkembangan terkini menunjukkan adanya penataan ulang yang memposisikan ormas sebagai mitra pembangunan strategis dan saluran partisipasi politik rakyat. Melalui pendekatan hukum-normatif dan analisis hukum-politik, studi ini menyoroti ketidakharmonisan regulasi, konflik kepentingan, dan implikasi kebijakan bermasalah yang berkelanjutan yang mengarah pada ketegangan antara keharusan demokrasi dan kepentingan negara. Temuan studi ini menggarisbawahi bahwa transformasi peran ormas memerlukan perancangan ulang tatanan hukum yang berfokus pada perlindungan hak konstitusional, keadilan sosial, dan penguatan masyarakat sipil sebagai fondasi demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan hukum ormas ke depan harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, kebebasan berserikat, dan kepentingan publik.

Keywords: Organisasi masyarakat, kebijakan hukum, kebebasan berserikat, demokrasi, partisipasi politik