Lihat Vol 5 No 1 (2025): Reflection on Political Governance and Optimization of Village Governance
Arsip · Vol 5 No 1 (2025)

Reflection on Political Governance and Optimization of Village Governance

Artikel

1-12

Women Politics in Türkiye and the Reflection for Indonesia’s Village Governance

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam hak-hak perempuan dalam beberapa dekade terakhir, peran gender tradisional masih tertanam kuat di Indonesia dan Turki, khususnya di daerah pedesaan. Studi ini menyelidiki contoh dunia nyata…
PDF (Inggris)
13-24

Siapa Yang Diuntungkan dari Revisi UU Desa? Sebuah Refleksi Politik Pemerintahan

Tulisan ini membahas revisi Undang-Undang Desa di Indonesia, khususnya menganalisis dampak sosial-politiknya. Studi ini merefleksikan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan perubahan legislatif lainnya melalui lensa tata kelola…
PDF (Inggris)
25-38

Pencegahan Konflik Pembangunan Desa: Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Pembangunan desa di Indonesia memainkan peran krusial sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan ekonomi. Meskipun jumlah desa yang mengalami kemajuan telah meningkat, kesenjangan antara daerah…
PDF (Inggris)
39-50

Strategi Good Village Governance: Membangun Tata Kelola Desa yang Transparan Melalui Penguatan Check and Balances dalam Pemerintahan Desa

This study examined the transformative role of village governance in advancing rural welfare in Indonesia, particularly following the enactment of the Village Law. This pivotal legislation grants villages autonomy to independently manage…
PDF (Inggris)
51-65

Village Policy Reform through Law No. 3 of 2024: Village Head Tenure and the Role of Rehabilitation Funds

Village policy reform in Indonesia underwent significant changes with the enactment of Law No. 3 of 2024, which regulated the village heads’ term of office and the management of rehabilitation funds. This study employed a descriptive…
PDF (Inggris)
67-78

Kebijakan Publik Deliberatif Pemerintahan Desa: Catatan Legal-Historis Selama Implementasi Otonomi Daerah

Pasca reformasi, Pemerintah menjamin keterbukaan akses partisipasi publik masyarakat hingga level desa melalui berbagai produk hukum baik berupa undang-undang hingga peraturan pemerintah. Fakta problematiknya, terdapat fenomena pseudo…
PDF (Inggris)
Terindeks oleh