Lihat Vol 5 No 2 (2025): Reflection on Political Governance and Optimization of Village Governance
Arsip · Vol 5 No 2 (2025)

Reflection on Political Governance and Optimization of Village Governance

Artikel

79-90

Dari Desa untuk Kepala Desa: Bagaimana dengan Masyarakat?

Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi dinamika perkembangan penyalahgunaan anggaran desa oleh kepala desa dan melihat manfaat anggaran tersebut. Dengan menggunakan online research method (ORMs) dalam mendiagnosis isu-isu sosial…
PDF (Inggris)
91-103

Inclusive Governance (Incgov): Reformasi Pengawasan Dana Desa untuk Mengurangi Prevalensi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Batang

Extreme poverty remains a persistent challenge in Batang Regency, despite the increased allocation of The Village Fund from the central government since 2015. This challenge is further compounded by cases of corruption in the use of The…
PDF (Inggris)
105-117

Proyeksi Kesenjangan Implementasi Revisi Undang Undang Desa

Penelitian ini mengeksplorasi kesenjangan dalam implementasi revisi Undang-Undang Desa (UU No. 3 Tahun 2024) di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mendalami pengalaman, perspektif, dan…
PDF (Inggris)
119-131

Public Service Transformation Based on Local Leadership: A Study in Palleko Village

This study aims to analyze the transformation of public services in Palleko Village, Polombangkeng Utara District, Takalar Regency, and the strategies implemented by the Village Head to improve service quality. Effective and efficient…
PDF (Inggris)
133-144

Optimizing Village Governance: A Siyasah Dusturiyah Perspective on Law No. 3/2024

Artikel ini mengkaji revisi Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam perspektif siyasah dusturiyah (politik konstitusional Islam), dengan fokus pada peluang dan tantangan dalam optimalisasi tata kelola desa. Revisi ini…
PDF (Inggris)
145-159

Pemerintahan Desa dan Urgensi Pemeliharaan Tata Kelola Sebagai Wujud Pembangunan Daerah Melalui Pembaharuan Hukum

Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang dapat turut menunjang perekonomian wilayah teritorial secara umum. Keberadaan peraturan desa dimaksudkan sebagai suatu manfaat bersama yang mendukung efisiensi desa. Penelitian terdahulu…
PDF (Inggris)
Terindeks oleh