A MENILAI ULANG KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR ORMAS BERBASIS ANGGOTA

Latar Belakang: Organisasi kemasyarakatan (Ormas) merupakan pilar penting dalam demokrasi Indonesia, sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengontrol kekuasaan negara. Namun dalam praktiknya, pengelolaan ormas menghadapi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang menimbulkan kebingungan hukum, lemahnya pengawasan, dan celah penyalahgunaan oleh ormas, termasuk ormasa yang terlibat dalam praktik premanisme. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang distribusi kewenangan antara Kemendagri dan Kemenkumham dalam pengelolaan dan pembubaran ormas, serta menelaah dilema konstitusional antara menjamin kebebasan berserikat dan menjaga ketertiban umum dalam kerangka negara demokratis. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur akademik, regulasi perundang-undangan, laporan media, serta data sekunder dari instansi terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dengan pendekatan normatif. Hasil: Penelitian menemukan bahwa pembagian kewenangan antara Kemendagri dan Kemenkumham belum proporsional dan ambiguitas, terutama dalam hal pengawasan dan pembubaran ormas berbasis anggota. Reposisi kewenangan diperlukan agar Kemendagri menangani ormas berbasis anggota (perkumpulan), sementara Kemenkumham mengelola yayasan yang tidak berbasis anggota. Selain itu, perubahan melalui Perppu Ormas 2017 yang menghapus proses pengadilan dalam pembubaran ormas menunjukkan pergeseran dari pendekatan persuasif ke represif, yang berpotensi melemahkan prinsip negara hukum dan demokrasi. Kesimpulan: Reposisi kewenangan antara Kemendagri dan Kemenkumham harus didasarkan pada karakteristik keanggotaan ormas. Proses pembubaran ormas juga harus menjunjung asas due process of law dan prinsip proporsionalitas agar tidak mencederai hak konstitusional warga negara. Negara memiliki hak untuk membatasi kebebasan berserikat demi ketertiban umum, namun pembatasan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, legal, dan diterima secara sosial untuk menjaga legitimasi kebijakan publik dalam negara demokratis.